MINTA KEADILAN-Forum Guru Honorer 2005 bertemu dengan anggota dewan dan eksekutif di Ruang Paripurna DPRD Wonogiri, Senin (14/5/2012). Mereka meminta keadilan atas nasib mereka karena ada sejumlah tenaga honorer lainnya yang bisa masuk dalam kategori I dan II. (JIBI/SOLOPOS/Ayu Abriyani KP)
“Sebenarnya kami menerima hasil keputusan dari BKN (Badan Kepegawaian Negara-red) saat tidak masuk dalam tenaga honorer kategori I dan II. Tapi, setelah hasil verifikasi BKN itu diumumkan, kami merasa ada yang janggal,” ujarnya.
Ia menemukan kecurigaan itu setelah melihat perubahan pada SK Wiyata Bakti pada sejumlah tenaga honorer sehingga memenuhi syarat. Padahal, secara aturan mereka tidak masuk dalam ketentuan, di antaranya usia dan masa kerja. Saat ini pihaknya telah memiliki data-data terkait sejumlah tenaga honorer yang diduga merekayasa data itu.
Sekretaris FGH, Imam Khoiruddin, berharap tenaga honorer lainnya bisa diakomodir setidaknya ke kategori II. “21 Orang tenaga honorer itu saja bisa masuk dalam kategori I dan II, kenapa kami tidak bisa,” katanya.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Imron Ruspandi, mengatakan jika memang ada bukti data-data terkait dugaan itu, maka sebaiknya disampaikan ke BKD secara resmi. “Jika bupati memerintahkan kami untuk menindak lanjuti, kami siap,” jelasnya saat dengar pendapat.
Hal senada juga disampaikan Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, Edi Sutopo, saat dengar pendapat. “Hingga saat ini kami belum menerima pengaduan dari tenaga honorer 2005. Jika memang ada kecurigaan, maka laporkan secara resmi disertai dengan bukti-bukti. Pak Bupati akan selalu mendukung,” tegasnya.
Ketua Komisi A DPRD Wonogiri, Suetarno SR, berharap bupati dan jajarannya mengawal masalah itu dan mencari jalan keluar agar aspirasi dari tenaga honorer dapat terakomodir. Terkait dugaan sejumlah tenaga honorer kategori I dan II yang merekayasa data, pihaknya ingin diselesaikan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.
solopos
Tidak ada komentar:
Posting Komentar