Alasannya, karena keterbatasan lokasi tambat di dermaga yang berusia lebih dari seratus tahun itu. Ini akan mempengaruhi kelancaran arus bongkar muat dan diperkirakan akan memicu kerugian sebesar US$ 4,5 juta dan dipastikan berdampak pada biaya ekonomi tinggi.
"Karena ada keterbatasan tambatan kapal, karena waktu sandar dan labuh relatif lama berkisar 3-4 hari. Bila ada tiga kapal perang datang dan bersandar tetap selama 10 hari, itu jelas akan merugikan," kata Ketua Umum DPC Indonesia National Ship-owner Asociation (INSA) Surabaya, Steven H Lasawengen Steven Senin, 14 Mei 2012.
Keberatan itu juga disampaikan ke Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Menteri Koordinator Perekonomian, Kepala Staf Angkatan Laut, Panglima Armada Timur, Gubernur Jatim, DPR RI dan DPRD Jatim.
Kesepakatan menolak rencana kedatangan kapal AS itu ditandatangani oleh lima ketua asosiasi. Selain Steven H L dari DPC INSA Surabaya, ada pula Isdarmawan Asrikan dari Gabungan Pengusaha Eksportir Seluruh Indonesia Jatim, Kody Lamahayu dari DPC Khusus Organda Tanjung Perak.
Ikut hadir juga Azis Winanda dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Jatim dan Bambang Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jatim, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Jatim.
"Keberadaan tiga unit kapal perang AS yang sandar di Dermaga Jamrud itu akan berdampak kerugian banyak pihak," lanjut Steven.
Menurut Steven, setiap hari di dermaga Jamrud Utara ada sekitar 15 antrian kapal, bila tiga kapal itu bersandar secara tetap selama 10 hari akan memicu kerugian secara multiplier effect.
Sedangkan, Ketua Umum GPEI Jatim Isdarmawan Asrikan yang menyebut Dermaga Jamrud merupakan zona bisnis bukan untuk kepentingan militer, apalagi untuk militer asing.
“Rata-rata kapal sandar di Jamrud Utara berkapasitas 20.000 ton. Bila biaya logistik setiap kapal US$12.000-15.000 per hari sehingga untuk tiga kapal equivalent US$45.000 per hari sehingga total US$450.000 selama 10 hari. Saat ini antrian 10-15 kapal, maka bila antrian berlangsung 10 hari kerugian sekitar US$4,5 juta,” ungkapnya.
Menurut mereka, tiga kapal perang AS itu dapat berlabuh di Dermaga Pangkalan TNI AL Armada Timur atau melakukan sandar-labuh tidak permanen. Artinya bila masih menginginkan sandar di Jamrud Utara harusnya di tengah kolam, yang tidak mengganggu kelancaran bongkar muat.
Dikonfirmasi soal itu, Kepala Otoritas Pelabuhan III, I. Nyoman Gde Saputra mengakui bila ada rencana tiga unit kapal perang AS akan merapat di Tanjung Perak.
"Sandar di Jamrud Utara, karena negara memang belum memiliki dermaga khusus yang bisa digunakan untuk lokasi sandar kapal perang milik negara asing. Biasanya memang kapal perang negara asing sandarnya di Jamrud Utara, bedanya saat ini jumlahnya agak banyak yaitu tiga unit," kata Nyoman.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar